Untuk dapat memperoleh pengertian tentang Hukum Pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus pula diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek. (Jml)
Berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap disertai dengan Pelaksanaan KUHAP; Pedoman Pelaksanaan KUHAP; dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dengan penjelasannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya. (Jml)
Membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu membahas yang menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan…
Membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. (Jml)
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan d…
Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi ini telah diadakan beberapa penambahan materi yang pada dasarnya lebih ditujukan kepada penajaman terhadap materi yang telah ada, misalnya dalah hal analisis kasus yang telah dibantu oleh para penulis senio di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (Jml)
Membahas tentang hukum formil/hukum acara perdata yang pengaturannya begitu berbeda-beda sesuai kedaerahan di Indonesia, yaitu : Reglemen Acara Perdata; Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura; Regelemen Indonesia yang dibarui; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia ditambAH dengan ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru. (Jml)
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajuka…
Berisi UU No. 8/1981 ttg Hukum acara pidana dan penjelasannya; PP No. 27/1983 ttg pelaksanaan dan penjelasannya; Keputusan menteri kehakiman ttg Pedoman pelaksanaan KUHAP berikut keputusan tambahannya