Berbagai kejadian bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, semakin mendorong dan memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke arah upaya preventif. Bukti lain dari keseriusan Pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana adalah ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas nasional dalam…
Untuk menghadapi peningatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik, Indonedia memerlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana ini menjadi salah satu bagian kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang merupakan prioritas 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang disebut sebagai Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. (Jml)
Berisi UU RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; PP RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; PP RI Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; PP RI Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; dan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nas…
Laporan ini berisi kegiatan Dewan Pengarah sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, yaitu dalam memberikan arahan terhadap perumusan perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada semua pemangku kepentingan terkait, terutama kepada Badan Pelaksana BRR NAD dan Nias dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi…