Sampai saat ini umumnya orang berbicara soal manajemen sumber daya manusia hanya terbatas kepada soal-soal yang berkenaan dengan karyawan pemerintah atau perusahaan dalam hubungan seperti antara majikan dan buruhnya. Yang terkandung pengertian bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sama dengan perburuhan pada dunia perusahaan industri atau dengan kekaryawanan pada dunia pemerintahan dan dun…
Pada masa Orde Baru, pegawai negeri sipil senantiasa berada dalam posisi terombang-ambing oleh kepentingan politik sesaat. PNS melalui Korpri tertkooptasi dan menjadi alat politik bagi kemenangan salah satu kekuatan sosial politik. Disis lain, tragisnya Korpri dan seluruh anggotanya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari posisinya tersebut. Bahkan, pada masa tersebut PNS harus rela menyisihkan …
Tujuan inventarisasi untuk mendapatkan data jumlah pegawai negeri di seluruh instansi pemerintah, baik PNS maupun TNI dan Polri. Data yang dikumpulkan berupa data pegawai yang telah dihimpun oleh masing masing instansi , dengan cara mendatangi langsung ke semua instansi pemerintah di tingkat pusat. (Jml)
Kesejahteraan pegawai negeri memang telah terabaikan sejak akhir tahun 50an ketika negara kita menghadapi pergolakan, berlanjut ke konfrontasi pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, dan semakin tidak terurus pada masa sulit perekonomian pada tahun 60an, Sedikit mengalami perbaikan pada masa Orde baru namun pegawai negeri tetap tidak dapat hidup layak dari gaji. (Jml)
Buku ini berisi daftar warga negara Indonesia yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari tahun 1996 - 2005 yang disusun secara alpabet, dilengkapi dengan PP Nomor 4 Tahun 1962 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (Jml)
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Prosiding ini memuat materi hasil rapat koordinasi terdiri: A. Aspek PAN: meliputi 1. Optimalisasi koordinasi program PAN; 2. Reformasi bidang kelembagaan; 3. Penataan PNS; 4. Reformasi ketatalaksanaan; 5. Reformasi SAKIP; 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 7. SANKRI, landasan dan perspektif kebijakan PAN; 8. Prioritas program dalam rangka penataan PNS; 9. Kebijakan kearsipan dalam rangk…