Ditapis dengan
Kamus Istilah Otonomi Daerah
Kamus Istilah Otonomi Daerah ini disusun untuk membantu masyarakat luas dalam memahami proses desentralisasi di Indonesia secara lebih baik. Di samping itu masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang selama ini dianggap “rahasia perusahaan” seperti isi perutnya APBD, APBN, Biaya Operasional Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD dsb. (Jml)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengg…
Buku ini berisikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Di dalamnya terdapat 41 pasal dan IX Bab yang disahkan pada 2 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. Dilengkapi juga oleh penjelasannya mengenai pasal demi pasal dI PP tersebut. (AR)
Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah:…
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Undang-Undang Otonomi Daerah 2000
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah, Suplemen 6
Berisi : 11 buah UU RI dan Perubahannya tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten baru di Indonesia; 5 buah PP RI yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah; 7 buah Keppres RI; 3 buah Inpres RI; dan 14 buah Per/Kep Mendagri RI. Serta 1 buah UU RI No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara; 2 buah PP RI yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 1 buah Keppres RI; 7 buah Kep. Mendagri R…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah