Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945

Buku ini sangat berguna untuk menambah khazanah bacaan berkenaan dengan persoalan-persoalan ketatanegaraan mutakhir. Di Indonesia, buku pada umumnya atau buku yang berkenaan dengan hukum tata negara memang masih terbilang kurang, terutama apabia dibandingkan dengan kebutuhan untuk kepentingan pendidikan politik dan pendidikan konstitusi bagi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. (Jml)

Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksana…

Berisi Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi DIPA TA 2007, dilengkapi: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga; Pedoman akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Pedoman akuntansi persediaan; dan Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. (Jml)

Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah. Prinsip money follow function yang bermakna pendanaan harus mengikuti pembagian urusan dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat Pemerintahan. Pasca satu …

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)

Membahas tentang sistem administrasi negara RI sejak awal berdirinya negara ini hingga sekarang serta menyajikan beberapa teori dan pengertian tentang sistem, administrasi, dan negara, batasan dan posisi administrasi negara. (Jml)

Membasmi Korupsi

Buku ini berusaha untuk memberi wawasan bahwa korupsi itu bisa dilawan lewat 5 studi kasus konkret di Filipina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania, pengaeang mendesain sebuah kebijakan anti korupsi yang memberi secercah jalan keluar. Kata kuncinya dibutuhkan cukup satu orang yang berani mulai!. Persoalannya, di negara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa ini, adakah sosok ber…

Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggar…

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…

Majalah SENATOR (Kumpulan Tahun 2014)

Majalah SENATOR (Kumpulan Tahun 2015)

Media MAJELIS (Kumpulan Tahun 2014 s/d 2015)

Majalah Parlementaria, Edisi 129 TH. XLV, 2015