Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="2. Perencanaan keseha...
cover
Sistem Kesehatan Nasional
Komentar Bagikan
Departemen Kesehatan RI

Berisi materi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terbaru disesuaikan dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sejalan dengan kompleksitas perkembangan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi yang juga semakin meningkat. (Jml)

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 56 p. ; Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
610.73 IND k
cover
Kajian Sistem Pembiayaan, Pendataan dan Kontribusi APBD untuk Kesinambungan P…
Komentar Bagikan
Departemen Kesehatan RI

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1996. Permasalahan kesehatan pada penduduk miskin pada umumnya adalah tidak aksesnya mereka terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan rawannya keadaan gizi terutama pada para balita dan kaum ibu, yang berd…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iv, 77 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.077 IND k
cover
Akselerasi Pembangunan Kesehatan di Kawasan Timur Indonesia
Komentar Bagikan
Departemen Kesehatan RI

Membahas peningkatan pembangunan bidang kesehatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi semua provinsi yang ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari investasi yang perlu diperhatikan dan keberhasilan kinerja di bidang tersebut memberikan andil dalam mempercepat pembangunan di KTI. (Jml)

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iv, 82 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
614 DEP a
cover
Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
Komentar Bagikan
Departemen Kesehatan RI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mulai berlaku sejak awal tahun 2001. Sudah barang tentu dalam melaksanakan suatu kebijakan baru, kebijakan desentralisasi mengharuskan kita merubah pola pikir yang sentralistik menjadi pola pikir desentralistik. Oleh karena itu untuk percepatan desentralisasi di bidang …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iv, 28 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.077 Ind k