Pada 2016, Bapertarum-PNS berhasil merealisasikan penyaluran bantuan kepada 10.143 PNS di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan nilai nominal bantuan total mencapai Rp. 47,45 miliar. Jumlah penerima bantuan ini meningkat drastis dari 3.014 penerima bantuan pada 2015 dengan nominal bantuan Rp. 20,23 miliar.
Sampai saat ini umumnya orang berbicara soal manajemen sumber daya manusia hanya terbatas kepada soal-soal yang berkenaan dengan karyawan pemerintah atau perusahaan dalam hubungan seperti antara majikan dan buruhnya. Yang terkandung pengertian bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sama dengan perburuhan pada dunia perusahaan industri atau dengan kekaryawanan pada dunia pemerintahan dan dun…
Berisi Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 (Buku Kedua) yang memuat Larangan PNS menjadi anggota Parpol; Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS; Pengadaan PNS TA 2004; Keputusan Menteri PAN; Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; Peraturan disiplin PNS; Keppres RI; Inpres RI; SE Ka. BKN; Pembentukan tim peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah; Cuti PNS; PNS…
Berisi Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 (Buku Pertama) yang memuat Pokok-pokok kepegawaian; Formasi PNS; Pengadaan PNS; Kenaikan Pangkat PNS; Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; Diklat Jabatan PNS; Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS; Pedoman organisasi perangkat daerah dan jabatan fungsional; dan Izin perkawinan dan perceraian PNS. (Jml)
PNS adalah awal dari soliditas dan solidaritas Korps Pegawai Republik Indonesia, sedangkan soliditas dan solidaritas bangsa adalah prasyarat utama pembangunan yang hingga kini belum menonjol ada pada bangsa kita setelah merdeka. Untuk menjaga kenetralannya Korpri meminta agar para pejabat, pemuka partai politik, dunia usaha besar kecil, serta elemen-elemen masyarakat untuk medukungnya agar bisa…
Pada masa Orde Baru, pegawai negeri sipil senantiasa berada dalam posisi terombang-ambing oleh kepentingan politik sesaat. PNS melalui Korpri tertkooptasi dan menjadi alat politik bagi kemenangan salah satu kekuatan sosial politik. Disis lain, tragisnya Korpri dan seluruh anggotanya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari posisinya tersebut. Bahkan, pada masa tersebut PNS harus rela menyisihkan …
Buku ini berisi daftar warga negara Indonesia yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari tahun 1996 - 2005 yang disusun secara alpabet, dilengkapi dengan PP Nomor 4 Tahun 1962 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (Jml)
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Prosiding ini memuat materi hasil rapat koordinasi terdiri: A. Aspek PAN: meliputi 1. Optimalisasi koordinasi program PAN; 2. Reformasi bidang kelembagaan; 3. Penataan PNS; 4. Reformasi ketatalaksanaan; 5. Reformasi SAKIP; 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 7. SANKRI, landasan dan perspektif kebijakan PAN; 8. Prioritas program dalam rangka penataan PNS; 9. Kebijakan kearsipan dalam rangk…