Buku ini publikasi lembaga Dewan Sumber Daya Air Nasional yang meliputi wilayah kerja, wadah koordinasi, tugas dan fungsi dewan, serta Keanggotaannya. (Jml)
Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, organisasi pengoperasi instalasi nuklir harus mendapatkan persetujuan (approval) dan izin (license) dari BAPETEN sebelum membangun dan mengoperasikan PLTN. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka organisasi pengoperasi harus mampu menjamin dan menunjukkan keselamatan PLTN yang akan beroperasi, yang disajikan dalam bentuk Laporan Analisi…
Pengkajian ini difokuskan pada identifikasi dan karakterisasi parameter tapak dalam merumuskan ketentuan keselamatan untuk evaluasi tapak PLTN sehingga dapat dibagi baik bagi Badan Pengawas sebagai acuan untuk merevisi Perka No. 5 Tahun 2007 atau merevisi penetapan persyaratan evaluasi tapak reaktor nuklir dalam rangka mengkarakterisasi kondisi spesifik tapak yang penting untuk keselamatan reak…
Pengkajian teknis pengawasan tapak reaktor daya aspek vulkanologi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya eksternal yang dapat membahayakan keselamatan pengoperasian PLTN. Bahaya eksternal yang menjadi perhatian pada kajian ini meliputi jatuhan tephra; aliran piroklastik densitas : aliran piroklastik, gelombang (surges) dan ledakan (blast); aliran lava dan kubah lava; longsoran …
Laporan kajian ini berisi delapan bab yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab II Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya Nuklir, Bab III Komisioning Pembangkit Daya Nuklir, Bab IV Tahapan Komisioning Nujklir, Bab V Kajian Regulasi Mengenai Komisioning Nuklir, Bab VI Pembelajaran Komisioning Fasilitas Nuklir dan Non Nuklir, Bab VIII Tinjauan Raperka Tentang Ketentuan Keselamatan Komisioning …
Dokumen ini merupakan bahan presentasi yang disampaikan oleh Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, Dra. Dahlia C. Sinaga, M.T., dalam webinar kebijakan pengawasan pembangunan PLTN pada 15 September 2020. Presentasi ini membahas secara komprehensif mengenai kerangka perizinan untuk Reaktor Daya atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor …