Ditapis dengan
PENGEMBANGAN PERATURAN TERKAIT PERIZINAN INSTALASI NUKLIR | Prosiding SKN 2011
BAPETEN Kaji Pengembangan Regulasi Perizinan Instalasi Nuklir Dalam upaya memperkuat regulasi perizinan instalasi nuklir di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tengah mengkaji pengembangan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan industri serta aspek legal yang berlaku. Kajian ini berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Keten…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 9p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- Penguatan Pengawasan Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Nuklir untuk Menyongsong Introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia
- No. Panggil
- 333.7924 RIY P
Pengembangan Format dan Isi Dokumen Program Keamanan Zat Radioaktif | Prosidi…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) terus memperkuat keamanan nuklir nasional dengan mengembangkan format dan isi baru dokumen program keamanan zat radioaktif. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan standar internasional yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) serta mengikuti perubahan regulasi dalam negeri yang lebih ketat. Hingga saat ini, belum ada panduan form…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 10p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.1799 TRI P
ANALISIS KEMAMPUTERAPAN PERATURAN BAPETEN NO 3 TAHUN 2022 TERHADAP REAKTOR JE…
Rencana pembangunan reaktor daya Molten Salt Reactor (MSR) di Indonesia mendorong Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk mengevaluasi ulang relevansi Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2022 terhadap jenis reaktor mutakhir ini. Melalui studi yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, BAPETEN menemukan bahwa meskipun regulasi saat ini difokus…
- Edisi
- Hal.257-264
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 8p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 344.04666 EDH A
DUALISME POLITIK HUKUM KETENAGANUKLIRAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA: TANT…
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi, kini menimbulkan tantangan serius dalam sektor ketenaganukliran. Kajian dari Donni Taufiq dan Anri Amaldi Ridwan dalam Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2022 mengungkapkan adanya dualisme politik hukum antara UU Cipta Kerja dan UU Nomor 10 Tahun 19…
- Edisi
- Hal.222-228
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 7p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 343.0995 TAU D
ANALISIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN SEBAGAI DISKRESI OLEH BADAN PENGAWAS TENAGA N…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengambil langkah cepat dan tepat dalam merespons dinamika regulasi pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan surat edaran sebagai bentuk diskresi pemerintahan. Langkah ini bertujuan mengisi kekosongan hukum dan mengatasi hambatan teknis dalam implementasi sistem perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) di sektor ketenaganuklir…
- Edisi
- Hal.216-221
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 6p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 342.06 SUJ A
KAJIAN PENERAPAN REGULASI KEAMANAN DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF…
Meningkatnya kekhawatiran global terhadap ancaman terorisme pasca tragedi WTC 11 September 2001 mendorong perlunya penerapan regulasi keamanan ketat dalam pemanfaatan tenaga nuklir, terutama dalam pengangkutan zat radioaktif. Salah satu negara yang menjadi sorotan atas keberhasilannya dalam implementasi sistem keamanan ini adalah India. Dalam sebuah kajian yang dipresentasikan pada Seminar K…
- Edisi
- Hal.306-318
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 13p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2012 Penguatan Efektivitas Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia
- No. Panggil
- 363.1799 TRI K
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 2. Peraturan …
Text ini berisikan: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1975 (AR)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 36p.;21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 621.48 BAD P
Regulation Of The Minister Of Health Of The Republic Of Indonesia No. 826/MEN…
Text ini berisikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 826/MENKES/PER/XII/1987 Tentang Pangan Iradiasi. (AR)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16p.;21cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 621.48 BAD R
Penyuluhan Peraturan Perundangan Keselamatan Nuklir
Bahan penyuluhan ini disusun untuk membantu dalam mempelajari, menambah wawasan dan mensosialisasikan peraturan perundangan keselamatan nuklir bagi peserta bimbingan dan penyuluhan antara lain Pengusaha Instalasi, Petugas Proteksi Radiasi, Personil yang bekerja dengan radiasi baik di rumah sakit/industri khususnya dan masyarakat pada umumnya. (AR)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 114p.;illus.;24,5cm.
- Judul Seri
- Seri Informasi Keselamatan Nuklir
- No. Panggil
- 344.046 BAP P
Seri Peraturan Perundangan Nuklir: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas T…
Dokumen ini Seri Peraturan Perundangan Nuklir terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir berdasarkan SK.Ka.BAPETEN No.01.rev.2/K-OTK/V-04 (No.03 Rev.2)
- Edisi
- No.03.Rev.2
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i,36 p. : illus. ; 24cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0.939 BAP S
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah