Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai perlindungan masyarakat miskin terhadap akses kesehatan pada konteks desentralisasi. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbitkan dalam buku y…
Membahas tentang Pengkajian terhadap UU No. 33 Tahun 2004
Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian yang berdasarkan hasil kajian dan riset yang diharapkan mampu memaksimalkan hasil kerja DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen di tingkat nasional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. (Jml)
Pusat kajian kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai peta investasi di daerah. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbikan dalam bentuk buku. (Jml)
Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan sebuah terobosan dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. program ini dijalankan tanpa diskriminasi antara anak yang berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu dengan tujuan dana BOS dapat dinikmati oleh semua siswa. (Jml)
Modul 5 Penyusunan Laporan AKIP ini berisi tentang karakteristik pelaporan Akip yang baik dan materi-materi yang dilaporkan dalam Lakip yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah kepada seseorang pejabat publik, berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya. (Jml)
Modul 4 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi tentang pengertian, fungsi dan metode dari evaluasi kinerja yang merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas fungsi yang dibebankan kepadanya. (Jml)
Modul 3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi konsep dasar pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. (Jml)