Text ini berisikan Prosedur Pengelolaan Kendaraan Dinas. (AR)
-
Pada tahun 2013 segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Bapeten telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Hal ini sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Bapeten untuk memperbaiki kinerja dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi dan implementasi good governance di lingkungan Bapeten. (Jml)
Pemanfaatan tenaga nuklir diawasi dengan seksama oleh BAPETEN melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Tujuan pengawasan untuk menjamin terciptanya keselamatan dan keamanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan amsyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Selain tujuan tersebut, pengawasan terhadap bahan nuklir merupakan bukti komitmen Indonesia sebagai salah satu negara pihak Traktat Pelara…
Table of content: 1. Act of The Republic of Indonesia Number 31 Year 1964 on Basic Provisions on Atomic Energy, 2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1975 on Working Safety Provisions Against Radiation, 3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1975 on Licensing of the use of Radioactive Materials and/or other Radiation Sources, 4. Gover…
Dokumen ini Seri Peraturan Perundangan Nuklir terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir berdasarkan SK.Ka.BAPETEN No.01.rev.2/K-OTK/V-04 (No.03 Rev.2)
-
-
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merilis laporan tahunan bertajuk “Kajian Kejadian Fasilitas INNR dalam Rangka Pelaporan FINAS”, sebagai bagian dari komitmennya terhadap peningkatan keselamatan operasional fasilitas nuklir non reaktor (INNR) di Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim dari Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) dan did…
Text ini berisikan Seri Peraturan Perundangan Nuklir: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (SK.Ka.BAPETEN No.01.rev.1/K-OTK/II-01) | No.03 Rev.1 (AR)