Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua ini telah disempurnakan dengan merevisi terhadap beberapa materinya, yakni pada halaman 3, 22, 44, 51, 58, 73, 179, 199, dan 200. Revisi ini disesuaikan dengan perkembangan hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Jml)
Membahas konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengenai landasan hukum keuangan negara , pengelolaan dan pengelola keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengembalian kerugian negara di luar dan melalui peradilan, anggaran negara, dan lain-lain
Berisi informasi yang jelas mengenai berbagai ide ide mendasar perdebatan perdebatan intelektual dan persoalan persoalan mengenai kekuasaan pemerintah negara
Buku ini secara umum menjelaskan tentang latar belakang dari tiga permasalahan dasar terkait dengan pemahaman tentang Pengertian Perjanjian Internasional, Status Hukum Perjanjian Internasionaldalam Hukum Nasional dan Konsepsi Ratifikasi/Pengesahan dalam Perspektif Hukum Nasional, dan membahas secara tuntas perjanjian internasional ditinjau dari teori dan praktik umum dalam hukum internasional, …
Menyajikan pengetahuan tentang garis besar hukum internasional yang menyeluruh yang diharapkan dapat merupakan pengetahuan minimum yang seharusnya dimiliki oleh sarjana hukum dari semua jurusan. Juga diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dasar untuk memperdalam pengetahuan hukunm internasional lebih lanjut. (Jml)
-
Berisi Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keppres RI No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres RI No. 80/2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Keppres RI No. 32/2005 tentang Perubahan Kedua ….; Keppres RI No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga ….; Keppres RI No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Kee…
Buku ini berisi himpunan lengkap peraturan kepabeanan tahun 1997, berisi Undang-Undang RI 1 buah; Peraturan Pemerintah RI 5 buah; Keputusan Presidern RI 2 buah; Keputusan Menkeu RI 39 buah; Keputusan Dirktur Jenderal Bea dan Cukai 6 buah; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 8 buah. (Jml)
Buku ini berisi himpunan Undang-Undang bidang keuangan, terdiri 5 Bab yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara; Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Pencucian Uang; Undang-Undang Korupsi; dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. (Jml)
Buku ini sangat penting untuk menangkap dinamika yang terjadi, meskipun buku ini bukan sebagai dasar hukum, namun diharapkan buku ini dapat memperkaya wawasan para penggerak pengadaan dan meningkatkan kompetensi penggerak pengadaan. dengan kompentensi yang cukup dari penggerak pengadaan akan berdampak dapat mempercepat penyediaan fasilitas, baik untuk meningkatkan kinerja kantor sendiri sehingg…