Himpunan ini berisi peraturan-peraturan: 1. UU RI No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, terdiri 10 Bab dan 48 Pasal ditandatangani tanggal 10 April 1997, oleh Presiden RI Soeharto; 2. PP RI No. 26 Thn 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif beserta penjelasannya; 3. PP RI No. 27 Thn 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif beserta penjelasannya; 4. PP RI No. 43 Thn 2006 Ten…
Buku ini berisi informasi tentang profil Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, khususnya yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan sertifikasi peningkatan sistem manajemen mutu (SPSM) tahun 1996/1997. Banyak informasi dalam buku ini berupa ide-ide yang bersifat innovatif, inspiratif, dan produktif yang perlu disebarluaskan, ditiru dan dikembangkan oleh para pengusaha lainnya. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, beserta penjelasannya, XII Bab, 71 Pasal, Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2011 ditandatangani oleh Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja.
This book consist of Introduction; The history of energy; Energy reserves and renewable energy sources; Emerging fuel technologies and policies impacting these technologies; History of conversion of thermal energy to work; Transportation; Production o electricity; Energy in heating, Ventilation, and air conditioning; Electrical power as sustainable energy; Atomic processes; Recycling and waste …
Managing nuclear power emergencies is significantly different from managing other types of emergencies, including fire, flood, and other disasters because nuclear disaster management requires special technical skills and a rigid protocol which outlines detailed steps and procedure before an evacuation announcement could be made. It was evident that the impacts from a nuclear power core-meltdown…
Berdasarkan survey dari Partnership for Governance Reform tahun 2002, terdapat persepsi masyarakat bahwa badan peradilan merupakan merupakan badan terkorup dibandingkan badan-badan lainnya. Survey dari Transparency International menempatkan Badan Peradilan Indonesia dalam kategori badan paling korup diantara badan-badan peradilan lain di dunia. Hal ini ini mendorong KY utuk membuka lembaran put…
Berisi Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengamanatkan Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. (Jml)
RAPBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengn Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 ini memuat 46 pasal