Berisi tentang perdagangan manusia yang merupakan sebuah bentuk tindak pidana serius yang memperoleh perhatian bangsa-bangsa di dunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu isu sentral bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Indonesia sebagai masyarakat Internasional dan anggota PBB sangat menaruh perhatian seruis terhadap perdagangan orang. Untuk membuat jera pelaku kejahat…
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, terdiri: (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman; (2) UU RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Thn 1985 tentang mahkamah agung; (3) UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Thn 1986 tentang Peradilan umum; (dan (4) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan aras UU No. 5 …
Buku ini berisi Peraturan menteri PU nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, terdiri 7 Bab disertai penjelasannya, diterbitkan oleh Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaraana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, terdiri 8 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Erna Witoelar. (Jml)
Berisi Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, terdiri 7 Bab, 20 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 21 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani oleh Preasiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 10 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani Presiden RI Soeharto. (Jml)
Buku ini selain berisi Peraturan pelaksanaan UU Ketenaga kerjaan dan UMP – UMK tahun 2004 juga dilengkapi UU RI No. 2 tahun 2004 beserta penjelasannya; PP RI No. 5 tahun 2003 beserta penjelasannya; Keputusan Menaker RI No. KEP-223/MEN/2003; s/d No. KEP-235/MEN/2003; No. KEP-255/MEN/2003; UU RI No. 21 tahun 2000 beserta penjelasannya; Keppres RI No. 75 tahun 1995 dan Peraturan Menaker RI No. P…
Berisi 8 Bagian, yaitu : Bagian Pertama : Umum, terdiri 1 Bab; Bagian Kedua : Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terdiri 7 Bab; Bagian Ketiga : Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, terdiri 7 Bab; Bagian Keempat : Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, terdiri 19 Bab; dan Bagian Kelima : Perkembangan ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, terdiri 1 bab. (Jml)
Berisi 7 Bab, terdiri : Bab V. Pembangunan Politik; Bab VI. Pembangunan Agama; Bab VII. Pembangunan Pendidikan; Bab VIII. Pembangunan Sosial dan Budaya; Bab IX. Pembangunan Daerah; Bab X. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan Bab XI. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan. (Jml)