Membahas tentang sistem hukum perjanjian. Hukum perjanjian kita menganut sistem kodifikasi (KuHPdt dan KUHD) dan sistem non kodifikasi (Hukum Adat) dan hukum Inggris (Anglo Saxon) yang menganut sistem common law dan precedent. (Jml)
PNS adalah awal dari soliditas dan solidaritas Korps Pegawai Republik Indonesia, sedangkan soliditas dan solidaritas bangsa adalah prasyarat utama pembangunan yang hingga kini belum menonjol ada pada bangsa kita setelah merdeka. Untuk menjaga kenetralannya Korpri meminta agar para pejabat, pemuka partai politik, dunia usaha besar kecil, serta elemen-elemen masyarakat untuk medukungnya agar bisa…
Prosiding ini memuat hasil-hasil seminar PNS/Korpri dan Pemilu 2004yaitu Sambutan Ketua Panitia Seminar; Sanbutan Ketua Umum DPP Korpri; Materi seminar; Hasil-hasil seminar, dan kesimpulan/saran. (Jml)
Pada masa Orde Baru, pegawai negeri sipil senantiasa berada dalam posisi terombang-ambing oleh kepentingan politik sesaat. PNS melalui Korpri tertkooptasi dan menjadi alat politik bagi kemenangan salah satu kekuatan sosial politik. Disis lain, tragisnya Korpri dan seluruh anggotanya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari posisinya tersebut. Bahkan, pada masa tersebut PNS harus rela menyisihkan …
-
Berisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, terdiri XI Bab dan 94 Pasal, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jacob Nuwa Wea. (Jml)
Berisi uraian tentang analisis jabatan di lingkungan Biro Pemasyarakatan dan Kerjasama Sains dan Teknologi Badan Tenaga Atom Nasional tahun 1990. (Jml)
Membahas tentang kecelakaan, kompensasi dan hukum.
This book consist : International cooperation; Seismic engineering; Equipment & System; Nuclear fuel; Severe accident; Decommissioning; Safety analysis; Safety information; Nuclear emergency response; Human factors; and Safety planning; Public acceptance. (Jml)
-