Artikel
Usulan Pengaturan Komunikasi Publik dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir | Prosiding SKN 2021
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) tengah menyiapkan usulan pengaturan baru terkait komunikasi publik dalam penanggulangan kedaruratan nuklir. Langkah ini dilakukan menyusul pentingnya informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat saat terjadi situasi darurat nuklir maupun radiologi.
Dalam seminar Keselamatan Nuklir 2021, peneliti Bapeten, Fery Putrawan Cusmanri, menekankan bahwa komunikasi publik berperan vital untuk mengarahkan masyarakat, mulai dari instruksi evakuasi, pembatasan konsumsi makanan, hingga langkah perlindungan lain. Kesalahan informasi justru berpotensi menimbulkan keresahan bahkan membahayakan keselamatan publik.
Sejumlah standar internasional, termasuk GSR Part 7 (2015) dan GSG 14 (2020) dari IAEA, menekankan perlunya strategi komunikasi publik dalam kesiapsiagaan nuklir. Hal serupa juga diterapkan di India dan Inggris, yang memiliki panduan komunikasi khusus untuk menghadapi keadaan darurat nuklir.
Hasil kajian Bapeten merekomendasikan lima aspek penting yang perlu masuk dalam regulasi baru, yakni:
- Peninjauan efektivitas komunikasi secara berkala untuk memastikan pesan darurat tersampaikan dengan baik.
- Manajemen hoaks dan rumor guna mencegah keresahan masyarakat akibat informasi menyesatkan.
- Program komunikasi publik yang memuat strategi, rencana, dan tujuan komunikasi saat krisis.
- Penyediaan infrastruktur dan sumber daya termasuk juru bicara, pusat informasi, serta sarana komunikasi alternatif.
- Manajemen media, baik nasional maupun lokal, agar masyarakat segera mendapat informasi terpercaya.
Dengan pengaturan ini, Bapeten berharap komunikasi publik di tengah darurat nuklir tidak hanya mampu memberikan rasa aman, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah (Tim Perpustakaan).
Jika file tidak bisa diunduh, hubungi pustakawan