Ditapis dengan
Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi (PPT)
PPT berisi prinsip sistem manajemen secara umum, sistem dokumentasi dan SOP yang digunakan, pengendalian peralatan, dan pengendalian proses, pengendalian pekerja radiasi dan kompetensi. Selain itu, tentang pekerja dalam hal proteksi radiasi, pengendalian ketidaksesuaian, tindakan korektif dan pencegahan. Daftar Isi: Pendahuluan : aspek legal & latar belakang Konsep SM : pengertian SM, ele…
INDONESIA – RADIATION DATA MONITORING SYSTEM (I-RDMS)-(PPT)
PPT ini membahas tentang: - latar belakang, tantangan dan tujuan pemasangan I-RDMS sebagai sistem peringatan dini ketika terjadi kejadian radiologi/nuklir. - sistem pemantauan radioaktivitas lingkungan dan pengembagan I-RDMS untuk kepentingan nasional dan internsional - International Radiation Monitoring Information System (IRMIS)-IAEA sebagai alat penyedia data dan informasi dari Indonesi…
Buku III: Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. RKA-K/L tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan disertai dengan prkiraan belanja untuk tahun berikutnya setel…
Buku II: Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega…
APBN tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari RPJMN 2015-2019 yang memiliki Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Peme…
Buku III: Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA…
Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. RKA-K/L tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, dan disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berik…
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Berisi draft rencana pembangunan jangka menengah nasional meliputi : Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional; Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yng Aman dan Damai; Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan; dan Bagian VI: Penutup. (Jml)
Buku I: Ranginess Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar…
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019 ini memuat 46 pasal (Jml)
Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran, Edisi Revi…
Kementerian Keuangan RI menerbitkan edisi revisi buku pedoman proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN, sebagai pedoman umum bagi stakeholders untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN yang menjadi tanggung jawabnya. Perbaikan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara.
Pedoman Pelaksanaan Protokol Tambahan Safeguards
Pedoman ini dimaksud sebagai petunjuk untuk mengatur tata cara penyampaian deklarasi informasi yang dipersyaratkan protokol tambahan safeguards dengan tujuan mendeteksi kemungkinan adanya kegiatan nuklir yang tidak terdeklarasi
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah