Ditapis dengan
Peran BP4 di Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsi Hakam Menurut QS. An-Nissa'(…
QS. An-Nissa' (4) : 35 mengatur penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara suami istri, yaitu dengan cara menunjuk seorang hakam dari keluarga masing-masing pihak untuk mengusahakan perdamaian diantara mereka. Sulitnya menemukan orang yang mampu bertindak sebagai hakam membuat tugas itu menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga BP4. (Jml)
Penyuluhan Wawasan Nusantara dan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut = UN Convent…
Dalam rangka bebenah diri untuk menyongsong era hukum, yang akan dicanangkan dalam Pelita IV, Departemen Kehakiman RI sudah sejak akhir tahun 1982 mempersiapkan segala langkah kebijaksanaan guna mendorong dan meningkatkan kesiagaan segenap aparaturnya. Yaitu dengan menyelenggarakan Temu Karya Departemen Kehakiman pada permulaan bulan Desember 1982 yang menghasilkan ditetapkannya Renstra jangka …
Penyuluhan Wawasan Nusantara & Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UN Conve…
Membahas tentang hukum laut dan wawasan nusantara
KUHP dan KUHAP: dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi …
Untuk dapat memperoleh pengertian tentang Hukum Pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus pula diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek. (Jml)
Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional
Buku Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional cetakan yang ke empat ini telah diperbaiki kesalahan redaksionalnya dan beberapa lampiran yang terdapat dalam cetakan ke tiga telah dihilangkan dalam cetakan ini. Beberapa bab mengalami tulis ulang, terutama bab mengenai tanggung jawab negara sehubungan telah disahkannya Draft Articles ILC mengenai tanggung jawab negara dan Majelia Umum PBB. (Jml)
Kitab Undang-undang
Membahas tentang hukum perdata dengan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan
Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi
Membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. (Jml)
Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,…
Semenjak diluncurkannya Edisi Pertama bulan Oktober 2000, banyak terjadi perkembangan-perkembangan baik pada tingkat regional maupun global, yang mempengaruhi tatanan hubungan maupun hukum internasional. Oleh karenanya pada Edisi Kedua ini dirasa perlu memasukkan perkembangan-perkembangan baru tersebut sambil meng-update dan menyempurnakan naskah yang ada. (Jml)
Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan d…
Hukum Administrasi Negara (Diana Halim K)
Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah