Buku ini berisi Petunjuk Pemotongan Pph Pasal 21 dan 26 Tahun 2006, dilengkapi: Pph pekerjaan jasa dan kegiatan orang atau pribadi, pegawai tetap dan tidak tetap pensiun, pesangon, THT dan penerima upah borongan wajib pajak TKI luar negeri, tenaga ahli dan penghasilan neto bagi wajib pajak dan lain-lain. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi lanjutan, berisikan: 2 PP No. 140, 149/2000; 2 Keppres No. 149, 180/2000; 46 Keputusan Menkeu No. 514 s/d 522; No. 533 s/d 545; No. 547 s/d 555; No. 558, 559; No. 561 s/d 565; No. 567 s/d 571; No. 574, 575, No. 576 Tahun 2000; 6 Keputusan Dirjen Pajak No. 515 s/d 520/2000. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi kesatu berisikan: 20 PP No. 111 s/d 115; No. 130 s/d 132; No. 134 s/d 139; No. 143 s/d 148 Tahun 2000. (Jml)
Buku ini berisi Pemeriksaan PNBP (PP No. 22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005), dilengkapi: Pengelolaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; Bagan perkiraan standar; Susunan dan tugas koordinasi pelaksanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan; Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN; Tata cara pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme pe…
Buku ini berisi Keputusan Menteri Keuangan dan Dirje Pajak Tentang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1997, dilengkapi: Peputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/P J/1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Akuntan Publik. (Jml)
Berisi tentang penjabaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dilengkapi juga dengan Undang-undang Bangunan Gedung Beserta Peraturan Pelaksanaan; Undang-undang Jalan Beserta Pe…
Buku ini berisi materi Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan PNBP terdiri 1 buah UU RI, 3 buah PP RI, 2 buah Inpres RI, 15 buah Keputusan Menkeu RI, dan 3 buah Surat Edaran Ditjen Anggaran; Materi Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Departemen/LPND terdiri 33 buah PP RI; Materi Pengurusan Piutang Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdiri 9 buah Keputusan Menkeu RI. (Jml)