Text ini berisikan Seri Peraturan Perundangan Nuklir: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (SK.Ka.BAPETEN No.01.rev.1/K-OTK/II-01) | No.03 Rev.1 (AR)
Himpunan ini berisikan 18 Bab, diantaranya berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden RI, dll mengenai peraturan, ketentuan, mengenai tenaga atom, keselamatan, pengangkutan zat radioaktif, pembentukan Dewan Tenaga Atom, Pedoman Penentuan Lokasi PLTN, dll. (AR)
Himpunan peraturan di bidang tenaga atom ini merupakan lanjutan dari himpunan peraturan di bidang tenaga atom jilid I dimaksudkan untuk memudahkan bagi mereka yang memerlukan keterangan mengenai pelbagai peraturan, keputusan, penjanjian internasional dan lain-lain yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga atom dalam rangka pemanfaatan tenaga atom secara damai. (AR)
Text ini berisikan 17 Surat edaran, Surat Keputusan, Keputusan Presiden. Diantaranya Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasional No. 00-09/80/DE-4/86 tentang Penggantian Nama Biro Pengendalian Radiasi dan Zat Radioaktif menjadi Biro Pengawasan Tenaga Atom. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional tentang Izin Konstruksi dan Operasi Irradiator, Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasi…
The discovery and use of atomic emergy have a very large influence and have also made important changes on human life in all aspects. On one side its use is in the form of a terrible destroyers tool, and on the other hand it gives benefit of immense value. Atomic energy, if it is properly processed, will provide electric and driving energies. (AR)
Table of content: 1. Act of The Republic of Indonesia Number 31 Year 1964 on Basic Provisions on Atomic Energy, 2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1975 on Working Safety Provisions Against Radiation, 3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1975 on Licensing of the use of Radioactive Materials and/or other Radiation Sources, 4. Gover…
Keamanan nuklir menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan energi dan teknologi nuklir di Indonesia. Berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), regulasi yang ada saat ini masih memerlukan penguatan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap potensi ancaman keamanan nuklir . Kajian ini menyoroti pentingnya pembaruan dan harmonisasi regu…
BAPETEN Kaji Pengembangan Regulasi Perizinan Instalasi Nuklir Dalam upaya memperkuat regulasi perizinan instalasi nuklir di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tengah mengkaji pengembangan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan industri serta aspek legal yang berlaku. Kajian ini berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Keten…
Text ini berisikan Seri Peraturan Perundangan Nuklir: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (SK.Ka.BAPETEN No.01.rev.2/K-OTK/V-04) | No.03 Rev.2. (AR)
Dokumen Ini adalah Seri Peraturan Keselamatan Nuklir terkait Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Imnstalasi Nuklir dan Intalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion berdsarkan SK Ka.BAPETEN No.17/Ka-BAPETEN/IX-99 | No.17 Rev.0.0