Sesuai amanat dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir bahwa evaluasi tapak dan analisis data mengenai pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan Reaktor Nuklir di Tapak dan wilayah sekitarnya wajib diajukan oleh Pemohon Evaluasi Tapak sebagai salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin…
Dokumen berjudul "Penyuluhan Peraturan Perundangan Keselamatan Nuklir" ini disusun oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada bulan Juni 2000 sebagai bahan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundangan di bidang ketenaganukliran. Penyusunan bahan penyuluhan ini bertujuan untuk membantu peserta bimbingan—seperti pengusaha instalasi, Petugas Proteksi Radias…
Text ini berisikan Penyuluhan Peraturan Perudangan Keselamatan Nuklir. (AR)
Bahan penyuluhan ini disusun untuk membantu dalam mempelajari, menambah wawasan dan mensosialisasikan peraturan perundangan keselamatan nuklir bagi peserta bimbingan dan penyuluhan antara lain Pengusaha Instalasi, Petugas Proteksi Radiasi, Personil yang bekerja dengan radiasi baik di rumah sakit/industri khususnya dan masyarakat pada umumnya. (AR)
Buku ini berisi informasi keselamatan nuklir revisi 0.03 berupa materi penyuluhan Peraturan Perundangan Keselamatan Nuklir yang terdiri dari berbagai tulisan pimpinan dan staf BAPETEN untuk dapat memberikan manfaat dan informasi kepada seluruh masyarakat akan arti pentingnya keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. (Jml)
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Pemohon Evaluasi Tapak (PET) wajib mengajukan izin tapak sebelum pembangunan dan pengoperasian Instalasi nuklir di Indonesia dengan menyampaikan ke BAPETEN dokumen persyaratan teknis, yang salah satunya adalah laporan Evaluasi Tapak Instalasi Nukl…
Penggunaan pesawat sinar-X di Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dengan jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar pesawat sinar-X tersebut digunakan dalam bidang medis khususnya radiologi diagnostik dan intervensional. Penyelenggaraan radiologi diagnostik telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan mulai dari sarana pelayanan kesehatan sederhana sepert…
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran) diundangkan sebelum era reformasi berlangsung. Setelah era reformasi 1998, suasana kebatinan hukum di Indonesia berubah, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sampai dengan 4 (empat) kali untuk dapat menyesuaikan dengan semangat supremasi hukum, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan anta…
Peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan tenaga nuklir harus senantiasa sesuai dan harmonis dengan ketentuan maupun standar internasional yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif ditetapkan dalam rangka adopsi dan adaptasi standar International Atomic Energy Agency – Specific Safety Requireme…
Buku ini merupakan dokumen resmi yang menetapkan Rincian Tugas dan Produk di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Sebagai penjabaran teknis dari struktur organisasi yang ada, peraturan ini berfungsi sebagai panduan operasional vital dalam memastikan pengawasan tenaga nuklir di Indonesia berjalan secara sistematis. Di dalamnya, diuraikan secara mendetail tanggung jawab setiap lini …