Ditapis dengan
Implikasi Integrasi Pengaturan Entitas Nonpelaku Usaha ke Dalam Revisi Peratu…
Pemerintah melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sedang mempersiapkan langkah besar dalam merevisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021. Revisi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengaturan entitas nonpelaku usaha dalam penggunaan tenaga nuklir. Perubahan ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan hukum yang selama ini hanya mengatur pelaku usaha. Kajian terbaru me…
- Edisi
- Jupeten, 4 (2), 67 – 72 (2024)
- ISBN/ISSN
- 2797-7870/2798-1215
- Deskripsi Fisik
- 6p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.046 TRI I
Laporan Hasil Kajian | Hasil Kajian Rancangan Program Pemantauan Radiasi Untu…
Keamanan nuklir menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan energi dan teknologi nuklir di Indonesia. Berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), regulasi yang ada saat ini masih memerlukan penguatan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap potensi ancaman keamanan nuklir. Kajian ini menyoroti pentingnya pembaruan dan harmonisasi regul…
- Edisi
- 2022
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,60p. : illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0939 BAP L
Pentingnya Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Per…
Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 9p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0549 SIL P
Urgensi Revisi Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Ke…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menegaskan pentingnya revisi Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2008 tentang Ketentuan Keselamatan Manajemen Penuaan Reaktor Nondaya. Aturan yang sudah berlaku lebih dari 10 tahun itu dinilai perlu diperbarui agar sejalan dengan perkembangan regulasi nasional, standar internasional, serta kebutuhan pengawasan reaktor nuklir di masa depan. Dalam papa…
- Edisi
- Hal.183-189
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 7p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2021 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Ketenaganukliran di Era Pandemi
- No. Panggil
- 621.483 PRI U
Studi Perbandingan DS 520 IAEA dengan Peraturan Badan No. 6 Tahun 2019 | Pros…
Dalam Seminar Keselamatan Nuklir 2021, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memaparkan hasil studi perbandingan antara panduan internasional IAEA DS 520 dengan Peraturan BAPETEN No. 6 Tahun 2019 mengenai evaluasi tapak instalasi nuklir akibat potensi kejadian eksternal ulah manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Siwhan dan Anri Amaldi Ridwan ini bertujuan memberikan masukan untuk peny…
- Edisi
- Hal.178-182
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 5p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2021 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Ketenaganukliran di Era Pandemi
- No. Panggil
- 363.1799 SUW S
PENGEMBANGAN PERATURAN TERKAIT PERIZINAN INSTALASI NUKLIR | Prosiding SKN 2011
BAPETEN Kaji Pengembangan Regulasi Perizinan Instalasi Nuklir Dalam upaya memperkuat regulasi perizinan instalasi nuklir di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tengah mengkaji pengembangan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan industri serta aspek legal yang berlaku. Kajian ini berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Keten…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 9p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- Penguatan Pengawasan Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Nuklir untuk Menyongsong Introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia
- No. Panggil
- 333.7924 RIY P
Pengembangan Format dan Isi Dokumen Program Keamanan Zat Radioaktif | Prosidi…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) terus memperkuat keamanan nuklir nasional dengan mengembangkan format dan isi baru dokumen program keamanan zat radioaktif. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan standar internasional yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) serta mengikuti perubahan regulasi dalam negeri yang lebih ketat. Hingga saat ini, belum ada panduan form…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 10p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.1799 TRI P
PERAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN BADAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI PENG…
Upaya harmonisasi peraturan semakin dipandang penting dalam mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam penelitian yang dipaparkan pada Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2022, yang menyoroti peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dalam menyusun dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Badan (Raperba). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa har…
- Edisi
- Hal 439-445
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 7p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 343.099598 SIL V
ANALISIS KEMAMPUTERAPAN PERATURAN BAPETEN NO 3 TAHUN 2022 TERHADAP REAKTOR JE…
Rencana pembangunan reaktor daya Molten Salt Reactor (MSR) di Indonesia mendorong Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk mengevaluasi ulang relevansi Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2022 terhadap jenis reaktor mutakhir ini. Melalui studi yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, BAPETEN menemukan bahwa meskipun regulasi saat ini difokus…
- Edisi
- Hal.257-264
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 8p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 344.04666 EDH A
DUALISME POLITIK HUKUM KETENAGANUKLIRAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA: TANT…
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi, kini menimbulkan tantangan serius dalam sektor ketenaganukliran. Kajian dari Donni Taufiq dan Anri Amaldi Ridwan dalam Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2022 mengungkapkan adanya dualisme politik hukum antara UU Cipta Kerja dan UU Nomor 10 Tahun 19…
- Edisi
- Hal.222-228
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 7p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- SKN 2022 Peran Pengawasan Ketenaganukliran dalam Transisi Energi Hijau dan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No. Panggil
- 343.0995 TAU D
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah