Dokumen ini merupakan bahan presentasi yang disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Ir. Wanhar, dalam webinar kebijakan pengawasan pembangunan PLTN pada 15 September 2020. Presentasi ini membahas kerangka perizinan dan sertifikasi di sektor ketenagalistrikan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangkit listrik, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)…
Dokumen ini merupakan bahan presentasi yang disampaikan oleh Kepala BAPETEN, Prof. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., dalam webinar kebijakan pengawasan PLTN pertama di Indonesia pada 15 September 2020. Presentasi ini menguraikan kerangka kebijakan dan kesiapan pengawasan untuk introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, yang telah direncanakan dalam Per…
Buku ini disusun dari catatan yang penulis buat untuk berbagai kuliah dan kursus di dalam maupun diluar negeri dan berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan untuk berbagai proyek di Indonesia. Walaupun kuliah dan kursus itu sebagian diberikan diluar negeri, namun penulis berusaha agar buku ini berorientasi pada keadaan dan kebutuhan di Indonesia. Buku ini a…
Keamanan nuklir merupakan tindakan pencegahan dan pendeteksian, dan respons terhadap, pencurian, sabotase, akses tanpa izin, transfer ilegal atau tindakan berbahaya lainnya terhadap bahan nuklir, zat radioaktif lainnya, terkait fasilitas atau kegiatan. Pada tahun 2018 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga 4 tahunan yang melibatkan atlet-atlet dari berbagai negara di kawasa…
Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama bagi BAPETEN dalam mengemban misi pengawasan tenaga nuklir yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi nuklir secara global, pengawasan yang ketat menjadi mutlak diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci utama demi memastikan seluruh aspek keselamat…
Telah dilakukan suatu kajian untuk mengevaluasi kemandirian BAPETEN dalam peraturan penundang-undangan (PUU) sesuai dengan standar IAEA. Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif, analitik dan kualitatif. Kajian dimulai dengan konsep kemandirian BAPETEN berdasarkan PUU yang ada dan standar IAEA. Kemudian dilakukan analisis celah antara uraian persyaratan dalam standar IAEA deng…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) merupakan lembaga pengawas pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun atau merevisi peraturan perundangan sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) N0. 10 tahun 1997 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 1998. Dalam menyusun atau merevisi peraturan perundangan ketenganukliran, Bapeten menyusun naskah…
Indonesia sebagai salah satu Negara anggota IAEA harus selalu melakukan pemutakhiran data secara terus menerus untuk menyampaikan dan memperbaiki status terkini keselamatan radiasi ke IAEA melalui website RASIMS. RASIMS (Radiation Safety Information Management System) adalah teknologi informasiberbasis web yang disediakan bagi Negara anggota dan sekretariat IAEA, untuk mengumpulkan, menyampaika…
Salah satu usulan dalam penyusunan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran adalah perlunya penegakan hukum dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dilengkapi dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditun…
Dokumen ini memuat delapan siaran pers resmi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sepanjang tahun 2025. Isinya mencakup dua topik utama: (1) proses perizinan dan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) TMSR500 di Pulau Kelasa, Bangka Belitung yang diajukan oleh PT Thorcon Power Indonesia, termasuk percepatan evaluasi menjadi 126 hari kerja; serta (2) serangkaian pengawasan dan …