Pedoman Persyaratan Umum untuk Asesmen dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ini merupakan konsep pedoman yang telah diadopsi oleh Komite atau Kelompok yang bertanggung jawab menyusun pedoman ini, diedarkan ke setiap badan standardisasi nasional anggota ISO untuk mendapatkan tanggapan (voting). Untuk dapat dipublikasikan sebagai pedoman diperlukan persetujuan dari minimal 75% dari jumlah badan sta…
Buku ini diharapkan dapat mengundang perhatian, pengawasan, dan dukungan permodalan yang akan mendorong terciptanya BUMN yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan kompetitif. Buku profil BUMN edisi 2015 ini bukan hanya menyajikan data dan informasi umum BUMN secara agregat dan sektoral, melainkan juga profil dan ringkasan kinerja masing-masing BUMN dalam 5 tahun terakhir. Buku ini berupaya…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. RKA-K/L tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan disertai dengan prkiraan belanja untuk tahun berikutnya setel…
APBN tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari RPJMN 2015-2019 yang memiliki Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Peme…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019 ini memuat 46 pasal (Jml)
Kementerian Keuangan RI menerbitkan edisi revisi buku pedoman proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN, sebagai pedoman umum bagi stakeholders untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN yang menjadi tanggung jawabnya. Perbaikan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara.
Laporan kinerja triwulan ini membahas diantaranya penyiapan kebijakan keamanan laut, koordinasi operasi keamanan laut, informasi, hukum dan kerjasama keamanan laut, dan kesekretariatan.
Laporan kinerja triwulan ini memuat hasil capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi ke dalam tiga periode, yakni triwulan 1,2, dan 3. Selanjutnya disusun menjadi LAKIP pada triwulan terakhir.
PPT ini tentang menjelaskan dan menerapkan aspek keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif Daftar Isi: Pendahuluan Konsep Keselamatan Radiasi dlm Pengangkutan Konsep Keamanan dlm Pengangkutan Antarmuka aspek Keselamatan dan Keamanan PPT dipresentasikan dalam acara Pelatihan BPTC FRZR / Basic Profesional Training Course Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 13-21 Juni 2…