Pelaksanaan reformasi birokrasi BAPETEN telah dimulai sejak tahun 2007 yakni penyusunan hasil analisis jabatan BAPETEN. Yang menjadi landasan awal perubahan dan reformasi pada saat itu adalah terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/61/M.Pan/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. (AR)
Tujuan dibuatkan e-Government Index ini adalah: 1. Memberikan informasi indeks implementasi e-Government di BAPETEN RI 2. Menyajikan informasi kondisi factual saat ini mengenai implementasi system informasi yang mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan public 3. Memberikan rekomendasi tahapan pencapaian indicator implementasi e-government yang tumbuh. (AR)
Dokumen ini terkait Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor: 381/DJ/IX/1994 Tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengangkutan Zat Radioaktif
Dokumen Ini adalah Seri Peraturan Keselamatan Nuklir terkait Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Imnstalasi Nuklir dan Intalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion berdsarkan SK Ka.BAPETEN No.17/Ka-BAPETEN/IX-99 | No.17 Rev.0.0
Dokumen ini adalah Seri Iinformasi Keselamatan Nuklir terkait Pembangunan dan Pengembangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) II/Lanjutan Efektivitas, Kompetensi dan Pembinaan SDM | No.05.Rev.0
Dokumen ini merupakan laporan hasil kajian yang disusun oleh Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada tahun 2010. Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan teknik inspeksi dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan dalam penggunaan radiografi industri. Isi Utama Dokumen - Latar Belakang…
Panduan teknis ini dususun untuk membantu Pemegang Izin, dalam hal ini selaku Pengirim atau Penerima Zat Radioaktif, Pengangkut Zat Radioaktif, BAPETEN, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan para pihak terkait dalam upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan Kedaruratan Pengangkutan Zat Radioaktif, khususnya di tingkat nasional, agar memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan…
Dalam dokumen ini terdapat arahan bapak Kepala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran lembaga sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis dan RKJM 2005-2009 agar output kegiatan tahun ini dapat dicapai dengan lebih baik, efisien, efektif serta sesuai dengan tata administrasi yang ada. Adapun arahan tersebut akan menjadi pedoman kita peserta rapat ini untuk mengoptimalkan semua sumber daya y…
Buku ini memberikan gambaran hasil program penanggulangan kemiskinan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain profil program penanggulangan kemiskinan, juga ditampilkan capaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan s/d Juli 2011, sehingga masyarakat memperoleh data kuantitatif yang akurat. (Jml)
Sebagai negara kepulauan yang terletak di persilangan dua benua dan dua samudera, secara klimatologis Indonesia sangat rentan terhadap ancaman iklim ekstrim. Kekeringan akibat kemarau panjang maupun banjir akibat hujan berlebihan, sering terjadi di Indonesia. Kedua iklim ekstrim tersebut sama-sama berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen komoditas pertanian terutama beras. …