Identifikasi Peran Metoda Analisis Life Cycle Assessment (LCA) dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah didiskusikan. Salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha ialah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor…
Perlindungan hukum merupakan hak bagi masing-masing subjek hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir, operator menjadi subjek hukum yang paling bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, operator memerlukan suatu perlindungan hukum sehingga dapat…
Sinergi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam manajemen bencana nuklir. Gempa bumi yang diikuti tsunami di Fukushima Daiichi menghasilkan pemikiran terhadap manajemen bencana nuklir untuk dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana merupakan tangg…
Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention). Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) memiliki banyak manfaat signifikan bagi suatu negara, namun pembangunan mega proyek seperti PLTN tidak lepas dari dampak terhadap lingkungan hidup yang bersifat lintas batas/transboundary. Untuk mempertimbangkan dampak li…
Untuk mengantisipasi perkembangan permohonan pembangunan PLTN jenis SMR (Small Modular Reactor) yang memiliki berbagai ukuran dan teknologi di Indonesia, dimana belum tersedia peraturan yang mendukung diperlukan pengembangan pengawasan yang komprehensif. Secara umum peraturan ketenaganukliran di Indonesia telah selaras dengan fitur teknologi reaktor berpendingin air ringan besar yang spesifik. …
TELAAH SINGKAT KEBIJAKAN AKREDITASI BAGI LEMBAGA UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X. Program uji kesesuaian telah diimplementasikan sejak tahun 2011 dan dilakukan pembaruan regulasi pada tahun 2018. Seiring dengan perkembangan implementasi di lapangan, perlu untuk menyesuaikan dengan dinamika permasalahan yang timbul. Di tahun 2021 direncanakan untuk melakukan penyusunan rancangan perubahan Perba N…
nilai tingkat panduan diagnostik nasionalditetapkan berdasarkan jenis modalitas tertentu dan jenis pemeriksaan tertentu pada radiologi diagnostik dan intervensional, serta kedo kteran nuklir diagnostik sesuai dengan standar Komisi Proteksi Radiasi Internasional (International Commission on Radiological Protection) serta infrastruktur nasional Indonesia
Pemanfaatan pesawat sinar-X portabel radiografi gigi merk Eighteeth Model Hyperlight yang diajukan oleh PT Deka Integra Meditama terjustifikasi dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
UMUR LAYAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR (INNR) DI INDONESIA SUDAH CUKUP PANJANG SEHINGGA SANGAT PENTING UNTUK DILAKUKAN MODIFIKASI. Perkembangan teknologi dan permintaan pasar dengan produk – produk yang dihasilkan memungkinkan INNR untuk dilakukan modifikasi seperti penggantian dan penambahan sistem pengendalian pada salah satu INNR yakni Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bak…
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir mewajibkan pemegang izin untuk menetapkan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk menyesuaikan dengan GSR…