APBN tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari RPJMN 2015-2019 yang memiliki Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Peme…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019 ini memuat 46 pasal (Jml)
Kementerian Keuangan RI menerbitkan edisi revisi buku pedoman proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN, sebagai pedoman umum bagi stakeholders untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN yang menjadi tanggung jawabnya. Perbaikan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara.
Laporan kinerja triwulan ini membahas diantaranya penyiapan kebijakan keamanan laut, koordinasi operasi keamanan laut, informasi, hukum dan kerjasama keamanan laut, dan kesekretariatan.
Laporan kinerja triwulan ini memuat hasil capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi ke dalam tiga periode, yakni triwulan 1,2, dan 3. Selanjutnya disusun menjadi LAKIP pada triwulan terakhir.
PPT ini tentang menjelaskan dan menerapkan aspek keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif Daftar Isi: Pendahuluan Konsep Keselamatan Radiasi dlm Pengangkutan Konsep Keamanan dlm Pengangkutan Antarmuka aspek Keselamatan dan Keamanan PPT dipresentasikan dalam acara Pelatihan BPTC FRZR / Basic Profesional Training Course Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 13-21 Juni 2…
Modul ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi panduan praktis bagi kementarian/lembaga dalam penyusunan inisiatif baru, meningkatkan kualitas proposal inisiatif baru yang disusun oleh lemabaga/kementerian, sebagai panduan dalam penetapan usulan inisiatif baru.
Berisi Rencana Strategis BAPETEN Tahun 2001 – 2005 yaitu: 1. Mengkaji, mengembangkan dan merumuskan peraturan atau mengadopsi peraturan. 2. Meningkatkan metode/sistem perizinan yang berkualitas serta melaksanakan proses perizinan termasuk verifikasi, sertifikasi dan akreditasi secara transparan. 3. Melaksanakan inspeksi keselamatan nuklir yang efektif dan efisien serta menyempurnakan metode/…
Berisi UU RI Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran terdiri IX Bab, 48 Pasal, ditandatangani pada tanggal 10 April 1997 oleh Presiden RI Soeharto