Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja.
This book consist of Introduction; The history of energy; Energy reserves and renewable energy sources; Emerging fuel technologies and policies impacting these technologies; History of conversion of thermal energy to work; Transportation; Production o electricity; Energy in heating, Ventilation, and air conditioning; Electrical power as sustainable energy; Atomic processes; Recycling and waste …
Managing nuclear power emergencies is significantly different from managing other types of emergencies, including fire, flood, and other disasters because nuclear disaster management requires special technical skills and a rigid protocol which outlines detailed steps and procedure before an evacuation announcement could be made. It was evident that the impacts from a nuclear power core-meltdown…
Berdasarkan survey dari Partnership for Governance Reform tahun 2002, terdapat persepsi masyarakat bahwa badan peradilan merupakan merupakan badan terkorup dibandingkan badan-badan lainnya. Survey dari Transparency International menempatkan Badan Peradilan Indonesia dalam kategori badan paling korup diantara badan-badan peradilan lain di dunia. Hal ini ini mendorong KY utuk membuka lembaran put…
Berisi Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengamanatkan Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. (Jml)
RAPBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengn Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 ini memuat 46 pasal
Buku ini berguna dalam memberikan informasi, referensi, dan dokumentasi hukum , baik bagi pejabat-pejabat internal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika mapun pejabat di instansi laiinya yang sumbernya diambil dari Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) - Biro Hukum Kememterian Komunikasi dan Informatika. (Jml)
Pada November 2017, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). UU tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperbaiki tata kelola perlindungan PMI agar dapat melindungi sejak dari tahap sebelum penempatan, saat bekerja, hingga pekerja migran kembali ke tanah air. UU No. 18 Tahun 2017 menunjukkan besarnya komitmen p…