Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Buku ini berisi Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilengkapi dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya. (Jml)
Keputusan Dirjen BATAN Nomor 362/DJ/IX/1994 Tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir terdiri dari x bab, 44 pasal.
Modul ini merupakan materi dasar dalam rangka pengenalan tentang sistem safeguards, dan sekaligus sebagai persiapan untuk mengikuti ke jenjang inspektur. Materi ini diharapkan dapat dipergunakan secara kontinyu dan berkesinambungan sebagai materi dalam Pelatihan Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN). (Jml)
PPT ini merupakan kegiatan “Sosialisasi Teknis Pihak Berkepentingan Untuk Proses Perpanjangan Izin Operasi RSG-GAS”, pada hari Jumat, 13 November 2020. Dokumen: Sosialisasi Teknis Pihak Berkepentingan RSG-GAS Tanggal: 13 November 2020 Penyaji: Budi Rohman, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Dokumen ini menyajikan gambaran m…
Pengantar Daur dan Instalasi Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (IEBE, IRM, IPEBRR, KH-IPSB3) disusun oleh Widia Lastana Istanto pada pelatihan BPTC IBN tahun 2023 di Jakarta.
Bahan pangan hewani dan nabati merupakan bahan yang mudah rusak. Kerusakan dapat disebabkan karena faktor lingkungan maupun perlakuan selama bahan tersebut diproses atau selama disimpan. Untuk mencegah kerusakan, perlu dilakukan pengemasan dan penyimpanan yang tepat pada bahan pangan tersebut. Saat ini perkembangan teknologi pengemasan mengalami kemajuan pesat sejalan dengan perkembangan il…