Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
Buku ini berisikan Himpunan Peraturan Peraturan Negara Triwulan III Tahun 1979 oleh Sekretatiat Negara Republik Indonesia. Buku sejumlah 332 halaman ini memiliki daftar Undang-Undang Republik Indonesia, seperti UU RI nomor 3 Tahun 1979 tanggal 29 Juni 1979 Tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belajanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979. (AR)
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2006 Tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Seri Peraturan Perundangan Nuklir) diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
Text ini berisikan Penyuluhan Peraturan Perudangan Keselamatan Nuklir. (AR)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion, terdiri 9 Bab, 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Seri Peraturan Perundangan Nuklir berjudul Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1999 Tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir sejumlah 14 halaman berisikan mengenai Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
PPT ini berisikan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran yang disampaikan oleh Anet Hayani pada pelatihan BPTC Bidang FRZR pada 12-21 Juni 2023 secara daring. (AR)
Berisi UU RI Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran terdiri IX Bab, 48 Pasal, ditandatangani pada tanggal 10 April 1997 oleh Presiden RI Soeharto
Berisi 9 buah peraturan/keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif. (Jml)
Berisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Direktur Jenderal BATAN di bidang Tenaga Atom. (Jml)