Table of content: 1. Act of The Republic of Indonesia Number 31 Year 1964 on Basic Provisions on Atomic Energy, 2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1975 on Working Safety Provisions Against Radiation, 3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1975 on Licensing of the use of Radioactive Materials and/or other Radiation Sources, 4. Gover…
Himpunan ini berisikan 18 Bab, diantaranya berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden RI, dll mengenai peraturan, ketentuan, mengenai tenaga atom, keselamatan, pengangkutan zat radioaktif, pembentukan Dewan Tenaga Atom, Pedoman Penentuan Lokasi PLTN, dll. (AR)
Himpunan peraturan di bidang tenaga atom ini merupakan lanjutan dari himpunan peraturan di bidang tenaga atom jilid I dimaksudkan untuk memudahkan bagi mereka yang memerlukan keterangan mengenai pelbagai peraturan, keputusan, penjanjian internasional dan lain-lain yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga atom dalam rangka pemanfaatan tenaga atom secara damai. (AR)
Text ini berisikan 17 Surat edaran, Surat Keputusan, Keputusan Presiden. Diantaranya Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasional No. 00-09/80/DE-4/86 tentang Penggantian Nama Biro Pengendalian Radiasi dan Zat Radioaktif menjadi Biro Pengawasan Tenaga Atom. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional tentang Izin Konstruksi dan Operasi Irradiator, Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasi…
The discovery and use of atomic emergy have a very large influence and have also made important changes on human life in all aspects. On one side its use is in the form of a terrible destroyers tool, and on the other hand it gives benefit of immense value. Atomic energy, if it is properly processed, will provide electric and driving energies. (AR)
Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk mempercepat kemudahan berusaha di berbagai sektor, termasuk sektor ketenaganukliran. Dalam Seminar Keselamatan Nuklir 2024, Hermawan Puji Yuwana dari BAPETEN menyoroti pentingnya penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 guna mendukung proses perizinan berbasis risiko yang kini menjadi landasan investasi di Indonesia. "KBLI …
Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
Kajian ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dari unit kerja teknis DP2FRZR untuk menelaah danmengkaji profil skala usaha pada beberapa kegiatan berusaha di sektor ketenaganukliran di Indonesia. Hal ini dilandasi atas adanya arahan untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan kajian ini, rekomendasi kebija…
This document is about law number 10 concerning nuclear energy, complete with the state gazette.
Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instan…