Pemerintah melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sedang mempersiapkan langkah besar dalam merevisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021. Revisi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengaturan entitas nonpelaku usaha dalam penggunaan tenaga nuklir. Perubahan ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan hukum yang selama ini hanya mengatur pelaku usaha. Kajian terbaru me…
Dokumen ini merupakan bagian dari IAEA Nuclear Security Series yang berfokus pada otorisasi regulasi dan inspeksi terkait keamanan nuklir selama masa operasional fasilitas nuklir. Dengan nomor publikasi 45-T, dokumen ini memberikan panduan teknis yang penting bagi negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja keamanan nuklir yang efektif. Isi dan Tujuan Dokumen: Dokumen in…
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menerbitkan panduan terbaru mengenai Peninjauan Keselamatan Berkala (Periodic Safety Review/PSR) untuk fasilitas siklus bahan bakar nuklir. Panduan ini menekankan pentingnya evaluasi keselamatan secara berkala untuk memastikan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan dari potensi risiko nuklir. Dokumen berjudul "Periodic Safety Review for Nuclear Fu…
Dalam buku "Solusi Bersih untuk Udara Bersih: Peran Teknologi Nuklir dalam Mengurangi Pencemaran Udara",* pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang mengharukan tentang dampak memilukan pencemaran udara, terutama di Indonesia. Data dan fakta yang disajikan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini bagi masyarakat, mulai dari lonjakan kasus penyakit pernapasan hingga tercemarnya lingkungan hidup …
Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
Konsep Radio-Eco Wisata merupakan integrasi antara pariwisata nuklir dan prinsip keberlanjutan yang saat ini menarik perhatian dalam perkembangan industri pariwisata. Namun, penggunaan energi nuklir juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan mengelola risiko dalam konsep radio-eco wisata melalui tinjauan literatu…
Berisi materi : Pernyataan umum mengenai kebijakan dan prosedur penegakan hukum ketenaganukliran BAPETEN; Perka BAPETEN yang terkait dengan safeguards; Strategi dan teknik audit; Sistem manajemen mutu; Prosedur inspeksi safeguards; Penyusunan LHI safeguards bahan nuklir; Pengisian FIHI safeguards; Modul sistem pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir (SPPBN); Pelatihan SPPBN; Design inf…
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di masa mendatang di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi karena keterbatasan energi fosil dan tuntutan zero carbon emission. BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran di Indonesia memikul tanggung jawab utama dalam menyiapkan infrastruktur pengawasan PLTN, termasuk aspek regulasi. Permasalahannya adalah bel…
Sesuai dengan amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan Undang-Undang merupakan bagian dari proses pembentukan UndangUndang yang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam Pasal …