Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merilis laporan kajian mengenai kejadian banjir yang berpotensi mengancam keselamatan operasional tambang uranium. Kajian ini menjadi sorotan penting dalam upaya mitigasi bencana dan evaluasi studi kelayakan pertambangan bahan galian nuklir di Indonesia. Dalam laporan setebal lebih dari 100 halaman tersebut, BAPETEN menelaah secara mendalam kejadian ban…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melalui Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) merilis kajian penting terkait pengawasan keamanan terhadap bahan nuklir atau bahan radioaktif lain yang berada di luar kendali pengawasan atau dikenal dengan istilah MORC (Material Out of Regulatory Control). Kajian ini menyoroti urgensi penguatan sistem keam…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah merampungkan Laporan Hasil Kajian Teknis tentang Manajemen Penuaan Reaktor Non Daya tahun 2021. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat keselamatan operasional reaktor dengan menerapkan strategi proaktif dalam mendeteksi dan mengendalikan degradasi struktur, sistem, dan komponen penting selama masa operasional reaktor . Mengacu pada praktik internas…
Buku The Radiological Accident in Samut Prakarn diterbitkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dan mengisahkan secara mendalam salah satu kecelakaan radiologi serius yang terjadi di Samut Prakarn, Thailand, pada awal tahun 2000. Insiden ini bermula ketika sebuah kepala teleterapi Cobalt-60 (⁶⁰Co) yang sudah tidak digunakan dibongkar dan dijual sebagai besi tua tanpa disadari mas…
Setiap pegawai yang bekerja di bidang pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi yang memadai ini berguna bagi pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas secara independen, andal, efektif dan efisien. Kompetensi yang diharapkan ada disetiap pegawai dapat dilihat pada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan setiap instansi pemerintah perlu merujuk …
Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
Konsep Radio-Eco Wisata merupakan integrasi antara pariwisata nuklir dan prinsip keberlanjutan yang saat ini menarik perhatian dalam perkembangan industri pariwisata. Namun, penggunaan energi nuklir juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan mengelola risiko dalam konsep radio-eco wisata melalui tinjauan literatu…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem deteksi radiasi nasional dengan merampungkan kajian strategis terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelaksana sistem pemantauan radiasi, khususnya dalam konteks pengawasan material nuklir di luar kendali (MORC). Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2019 tenta…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menegaskan komitmennya dalam mendorong penerimaan publik terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melalui partisipasinya dalam proses NEPIO (Nuclear Energy Program Implementing Organization). Dalam Laporan Hasil Kegiatan (LHK) tahun anggaran 2019, BAPETEN memaparkan peran aktifnya dalam mewujudkan pengawasan ketenaganukliran yan…