Ditapis dengan
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang…
Buku ini berisi Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilengkapi dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya. (Jml)
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementer…
Berisi Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dilengkapi: Standar biaya TA 2006; Inpres No. 11 Tahun 2005 tentang perjalanan dinas; dan Pedoman standar biaya perjalanan dinas DN & LN. (Jml)
Buku Panduan Seminar Keselamatan Nuklir 2010: Pengawasan Pemanfaatan Tenaga N…
Buku panduan Seminar Keselamatan Nuklir 2010 yang diselenggarakan oleh BAPETEN ini merangkum komitmen penting dalam memperkuat sistem pengawasan, keselamatan, keamanan, serta safeguards pada instalasi nuklir, fasilitas radiasi, dan zat radioaktif di Indonesia. Menghadirkan berbagai pakar lintas lembaga nasional maupun internasional (seperti Meneg Riset dan Teknologi, ESDM, IAEA, US-NRC, hingga …
Investigation on the Application of Nuclear Emergency Preparedness Regulation…
Significant advancements in the application of nuclear technology have been made in Indonesia for several purposes, including the country’s energy demands. There are nuclear facilities in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, which is Kartini Reactor, and several laboratories that use radioactive material. It is necessary to reduce any radiation risks associated with these facilities to …
Laporan Hasil Kajian Tentang Peraturan Desain Reaktor Daya, TA. 2015
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berencana akan mengembanagkan desain reaktor dari jenis pendingin gas dengan temperatur tinggi (High Temperatur Gas-cooled Reactor –HTGR). Pada tahap pertama itu dibangun HTGR dengan daya 10 MWt dengan lokasi di kawasan PUSPITEK, Serpong dalam bentuk reaktor daya non komersial. Dalam pembangunan tersebut telah dilakukan evaluasi tapak pada tahun 2015 dan dii…
Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Kebijakan Implementasi Tingkat Panduan Diagno…
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan terkait TPD dalam upaya memantau penerapan optimisasi dosis radiasi pasien diagnostik dan merekomendasikan upaya peningkatannya. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Tahun 2023 adalah menyediakan profil dosis tahun 2023 untuk seluruh modalitas, profil potensi unnecessary exposure pada CT-Scan, radiografi umum, fluoroskopi, dan kedokteran nu…
Training Course on National Safeguards and Additional Protocol, 27 September-…
Dokumen panduan komprehensif dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ini mengupas tuntas sistem pengawasan dan pengamanan nuklir (Safeguards) demi menjaga transparansi serta keamanan pemanfaatan energi nuklir di tingkat nasional maupun internasional. Melalui uraian mendalam mengenai standar IAEA, protokol inspeksi, hingga kendali ekspor-impor bahan nuklir, dokumen ini menjadi acuan vital da…
Basic Professional Training Course Nuclear Safety/Pelatihan Keahlian Dasar Ke…
Berisi materi untuk kelompok pelatihan keahlian dasar khususnya bidang Instalasi dan Bahan Nuklir yang diharapkan dapat digunakan secara rutin setiap tahun, karena disamping pelatihan Proteksi Radiasi, Pelatihan Dasar Keselamatan Nuklir merupakan syarat untuk dapat mengikuti pelatihan ke jenjang Inspektur. (Jml)
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dilengkapi: Tata cara revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2006; Penetapan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan; Penyampaian rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) instansi / satuan kerja pemerintah pusat/daerah. (Jml)
Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua)
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. (Jml)
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah