Nuclear Power Plant Development covers the intricacies of developing a nuclear power plant project from a construction and legal standpoint. It deals with structuring, drafting, and negotiating a wide range of standard and specialised contracts relating to the development of nuclear power-generation projects and also covers the other forms of power-generating facilities. It covers the forms o…
Buku ini menguraikan bagaiamana beberapa daerah (yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Sidoarjo, Kota Parepare, Kota Balikpapan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jembrana) berupaya mengatasi berbagai permasalahan melalui gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program. (AR)
Buku ini berisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (AR)
Buku ini mencakup aturan-aturan umum serta aturan-aturan khusus. Buku ini membahas aturan-auran khusus dalam Hukum Internasional berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu Hukum Laut Internasional, Hukum Angkasa, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Humaniter (d/h disebut Hukum Perang), Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Organisasi Internasional (AR)
Buku ini berisi 7 buah Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional No. 73/KA/IV/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN; No. 74/KA/IV/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi; No. 75/KA/IV/199 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bali Teknofisika; No. 76/KA/IV/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik; No. 77/KA/IV/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja …
This book explores the conditions under which Nuclear Weapons Free Zones (NWFZs) can be established. It analyzes four hypotheses that explain the factors contributing to the formation of NWFZs, building upon realist, constructivist and liberal theories from international relations. Through structured focused comparison, the book presents and compares the emergence of NWFZs in Latin America, …
This book explores what political conditions must be established and what obstacles overcome for the fi ve offi cial Nuclear Weapon States (NWS)— China, France, Russia, the UK and US— to eliminate their nuclear weapons. The different views and positions of a range of actors concerning nuclear weapons issues— including elite perspectives and public opinion— and the political assumptio…
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemeritah dan memuat : Evaluasi RKP 2017, Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan; Tema Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan; Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas termasuk aspek kewilayahan; Sas…
Pada 2016, Bapertarum-PNS berhasil merealisasikan penyaluran bantuan kepada 10.143 PNS di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan nilai nominal bantuan total mencapai Rp. 47,45 miliar. Jumlah penerima bantuan ini meningkat drastis dari 3.014 penerima bantuan pada 2015 dengan nominal bantuan Rp. 20,23 miliar.
Berisi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Jml)