Text ini berisikan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum; 2. Karya rekam adalah s…
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter. Bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karyarekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpandan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus. Bahwa sehubungan…
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU No. 4/1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (AR)
This document is about law number 10 concerning nuclear energy, complete with the state gazette.
Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instan…
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
Seri Peratutan Perundangan Nuklir berjudul UNDANG-UNDANG NO 10/1997 Tentang KETENAGANUKLIRAN. sejumlah 27 halaman di terbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
Peraturan Perundang-Undangan Reaktor Nuklir disusun oleh Catur Febriyanto S. pada pelatihan BPTC IBN Tahun 2023 di Jakarta.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta memahami hierarki dan pokok pengaturan dalam PUU di bidang INNR TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS – Mengetahui hirarki PUU di bidang INNR – Mengetahui pengaturan terkait INNR dalam Peraturan Pemerintah (PP 5 Tahun 2021, PP 2 Tahun 2014, dan PP 54 Tahun 2012 – Mengetahui dan memahami pokok pengaturan dalam Peraturan …
Bahwa dengan semakin pesatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir khususnya untuk kepentingan peningkatan ksejahteraan umat manusia maka diperlukan peraturan perundangan-undangan untuk mengaturnya. Buku ini memaparkan mulai dari aspek pemanfaatan tenaga nuklir hingga materi-materi inti tentang peraturan perundang-undangannya lengkap dengan sistem dan hierarkinya. (Jml) Buku ini ter…