Table of content: 1. Act of The Republic of Indonesia Number 31 Year 1964 on Basic Provisions on Atomic Energy, 2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1975 on Working Safety Provisions Against Radiation, 3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1975 on Licensing of the use of Radioactive Materials and/or other Radiation Sources, 4. Gover…
Himpunan ini berisikan 18 Bab, diantaranya berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden RI, dll mengenai peraturan, ketentuan, mengenai tenaga atom, keselamatan, pengangkutan zat radioaktif, pembentukan Dewan Tenaga Atom, Pedoman Penentuan Lokasi PLTN, dll. (AR)
Himpunan peraturan di bidang tenaga atom ini merupakan lanjutan dari himpunan peraturan di bidang tenaga atom jilid I dimaksudkan untuk memudahkan bagi mereka yang memerlukan keterangan mengenai pelbagai peraturan, keputusan, penjanjian internasional dan lain-lain yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga atom dalam rangka pemanfaatan tenaga atom secara damai. (AR)
Text ini berisikan 17 Surat edaran, Surat Keputusan, Keputusan Presiden. Diantaranya Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasional No. 00-09/80/DE-4/86 tentang Penggantian Nama Biro Pengendalian Radiasi dan Zat Radioaktif menjadi Biro Pengawasan Tenaga Atom. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional tentang Izin Konstruksi dan Operasi Irradiator, Surat Edaran Badan Tenaga Atom Nasi…
The discovery and use of atomic emergy have a very large influence and have also made important changes on human life in all aspects. On one side its use is in the form of a terrible destroyers tool, and on the other hand it gives benefit of immense value. Atomic energy, if it is properly processed, will provide electric and driving energies. (AR)
This document is about law number 10 concerning nuclear energy, complete with the state gazette.
Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instan…
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
Seri Peratutan Perundangan Nuklir berjudul UNDANG-UNDANG NO 10/1997 Tentang KETENAGANUKLIRAN. sejumlah 27 halaman di terbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
Ada banyak tema berita terkait ketenaganukliran pada edisi 2022 ini. Semuanya terdiri dari 252 berita. Tema khusus yang menyangkut BAPETEN adalah terkait pernyataan bahwa tidak ada peningkatan paparan radiasi untuk Rumah Sakit Kariadi yang terbakar. Selain itu, isu tentang komersialisasi PLTN pada 2032, dan peluang kerja sama nuklir dengan Rusia. Isu menarik lain yang tida…