Ditapis dengan
TINJAUAN ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IMPOR DAN PENGALIHAN PESAWAT SINA…
Penggunaan pesawat sinar-X di Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dengan jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar pesawat sinar-X tersebut digunakan dalam bidang medis khususnya radiologi diagnostik dan intervensional. Penyelenggaraan radiologi diagnostik telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan mulai dari sarana pelayanan kesehatan sederhana sepert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 4p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.04 ROM T
IMPLIKASI PERUBAHAN STANDAR IAEA - SSR-6 TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN…
Peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan tenaga nuklir harus senantiasa sesuai dan harmonis dengan ketentuan maupun standar internasional yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif ditetapkan dalam rangka adopsi dan adaptasi standar International Atomic Energy Agency – Specific Safety Requireme…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 7p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 TRI I
Analisis Kerangka Hukum Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam Rangka Persiapan…
Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 9p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 333.7924 TAU A
Pentingnya Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Per…
Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1412-3258
- Deskripsi Fisik
- 9p. : Illus. ; pdf
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0549 SIL P
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Kary…
Text ini berisikan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum; 2. Karya rekam adalah s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9799316529
- Deskripsi Fisik
- 21 p. : illus. ; 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070.026 IND s
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan …
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter. Bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karyarekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpandan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus. Bahwa sehubungan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9799316545
- Deskripsi Fisik
- 48 p. : illus. ; 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 791.437026 PER p
Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU No. 4/1990…
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan UU No. 4/1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (AR)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9799316537
- Deskripsi Fisik
- 28 p. : illus. ; 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070.026 PER p
Act No.10.1997 On Nuclear Energy: State Gazete of The Republic of Indonesia o…
This document is about law number 10 concerning nuclear energy, complete with the state gazette.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i,68p.; 26cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.5397 BAP A
Hukum Ketenaganukliran: Tinjauan dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786022622260
- Deskripsi Fisik
- 189p.:illus.;24,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 HIS H
Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 137 p. : Illus. ; 24,5 cm
- Judul Seri
- Seri Peraturan Perundangan Nuklir
- No. Panggil
- 340.5397 BAP h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah