This publication establishes requirements in respect of the governmental, legal and regulatory framework for safety. It covers the essential aspects of the framework for establishing a regulatory body and taking other actions necessary to ensure the effective regulatory control of facilities and activities utilized for peaceful purposes. Other responsibilities and functions, such as liaison wit…
This report is concerned with radioactive sources that may be used in industry, research and teaching, agriculture, medical practice and military applications. It is not concerned with the nuclear fuel cycle as such, although it is concerned with any uses of radioactive sources within establishments of the nuclear fuel cycle, such as industrial radiography. In addition, issues associated with t…
Dokumen rencana strategis dari Deputi PI BAPETEN. Berisi tentang tugas dan pokok deputi yang dijabarkan ke dalam setiap kegiatan di unit kerja di bawahnya.
Dokumen penting tentang keamanan radiologi. Panduan yang sangat bermanfaat untuk pekerja dibidang radiasi.
Dokumen literatur sekunder berisi kumpulan abstrak dengna tema upaya peningkatan derajat keselamatan dan kesehatan.
Dokumen ini terkait Panduan untuk Responder Pertama dalam Keadaan Darurat Radiologis. Beberapa pokok bahasan seperti gawat darurat radiologis, respons di lapangan, layanan medis gawat darurat, panduan perlindungna personil, dekontaminasi publik dan tema penting lainnya.
Dokumen ini membahas terkait Sumber Radioaktif: Penggunaan, Keselamatan, dan Keamanan. Diterbitkan oleh Australian Government ASNO.
Pelaksanaan reformasi birokrasi BAPETEN telah dimulai sejak tahun 2007 yakni penyusunan hasil analisis jabatan BAPETEN. Yang menjadi landasan awal perubahan dan reformasi pada saat itu adalah terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/61/M.Pan/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. (AR)
Tujuan dibuatkan e-Government Index ini adalah: 1. Memberikan informasi indeks implementasi e-Government di BAPETEN RI 2. Menyajikan informasi kondisi factual saat ini mengenai implementasi system informasi yang mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan public 3. Memberikan rekomendasi tahapan pencapaian indicator implementasi e-government yang tumbuh. (AR)
Dokumen ini terkait Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor: 381/DJ/IX/1994 Tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengangkutan Zat Radioaktif