Hadir sebagai instrumen vital dalam mencetak aparatur negara yang berintegritas, buku ini mengupas tuntas urgensi Diklat Prajabatan Golongan III sebagai kawah candradimuka bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membentuk wawasan kebangsaan dan etika profesi yang kokoh. Di tengah dinamika pembangunan nasional, edisi tahun 2000 ini hadir dengan pembaruan signifikan—mengganti materi P-4 den…
Bahan Diklat ini merupakan sebuah pengantar mendalam mengenai transformasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan III bagi para calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa transisi reformasi. Di tengah semangat mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945, kurikulum ini mengalami pemutakhiran signifikan seperti penghapusan materi P-4 dan penguatan isu Hak Asasi Manusia (HAM) g…
Pengadaan barang berupa sistem komputasi berkinerja tinggi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir menjadi sebuah kebutuhan dalam melakukan tugas dan fungsi kelembagaanya, Namun dalam proses lelang tersebut terjadi wanprestasi oleh penyedia dalam proses pelaksanaan pekerjaannya, sehingga menjadi temuan dalam audit oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia. Tulisan ini dibuat untuk memberikan pen…
Melalui program diklat prajabatan, seorang calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya dilatih untuk memahami birokrasi, tetapi juga ditempa menjadi perekat persatuan bangsa yang memiliki integritas moral tinggi. Dokumen tahun 2000 ini mencerminkan semangat transformasi besar dalam sejarah pemerintahan Indonesia, di mana kurikulum lama mulai ditinggalkan demi menyelaraskan diri dengan nilai-ni…
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai langkah awal menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air. Kajian ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. KLHS ini dilaksanakan berda…
Seiring dengan meningkatnya potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan instalasi non-reaktor di Indonesia, kebutuhan akan tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis tersertifikasi di bidang ketenaganukliran semakin mendesak. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sertifikasi profesi khusus nuklir, meski pendidikan tinggi teknik nuklir sudah tersedia. Par…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) tengah menyiapkan usulan pengaturan baru terkait komunikasi publik dalam penanggulangan kedaruratan nuklir. Langkah ini dilakukan menyusul pentingnya informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat saat terjadi situasi darurat nuklir maupun radiologi. Dalam seminar Keselamatan Nuklir 2021, peneliti Bapeten, Fery Putrawan Cusmanri, menekankan b…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mendorong peningkatan implementasi Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2013 yang mengatur nilai batas radioaktivitas lingkungan. Aturan ini menekankan pentingnya pemantauan lepasan zat radioaktif ke udara secara terus-menerus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Saat ini, sebagian fasilitas nuklir di Indonesia masih melakukan pengukuran dengan m…
Serangan teroris 11 September telah menunjukkan bahwa kompetensi teknis, sumber daya, tingkat persiapan dan tekad dari kelompok-kelompok teroris kontemporer telah meningkat pesat selama dekade terakhir. Ancaman sabotase untuk reaktor penelitian atau fasilitas nuklir lainnya, serta ancaman yang tidak tergantung pada pengayaan bahan bakar — belum ditangani secara luas walaupun jumlah bahan radi…
Dalam tahapan evaluasi bahaya sumber potensial, Pemohon Evaluasi Tapak (PET) perlu melakukan penapisan dan evaluasi rinci. Penapisan itu sendiri terbagi menjadi deterministik dan probabilistik. Untuk deterministik terbagi menjadi dua yaitu: a. Nilai Jarak Penapisan (NJP) dan b. skala keparahan. Implementasi dari Perka ini dalam menilai laporan Evaluasi Tapak Reaktor Daya Non Komersial (LET RDNK…